Pajak Penghasilan (PPh)

Setiap lapisan masyarakat dianjurkan untuk mengetahui berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini supaya mereka memahami jenis pajak apa yang dibayarkan untuk negara. Tax Indonesia terdiri dari dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Sesuai namanya, pajak pusat berarti pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian oleh Dirjen Pajak dibawah departemen keuangan. Sementara, jenis pajak daerah berarti dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten. Berikut ini adalah berbagai jenis pusat yang perlu Anda ketahui.

Pajak Penghasilan (PPh)
  • Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis pajak pusat yang pertama yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh biasanya dikenakan bagi orang-orang, secara pribadi ataupun dalam bentuk badan terkait penghasilan yang diterima pada suatu tahun. Terdapat dua kategori pajak penghasilan yaitu subjek PPh dan objek PPh. Subjek PPh berarti mereka yang membayar pajak terutang dari objek pajak.

Sementara, subjek pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Objek PPh berarti setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik dari dalam ataupun luar negeri. Beberapa contoh PPh di Indonesia, diantaranya PPh pasal 15, 19, 21, 22, 24, 25,26, 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2.

  • Pajak Pertambahan Nilai

Jenis pajak pusat yang kedua yaitu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Bagi Anda yang gemar berbelanja disuatu store secara offline ataupun online pasti tidak asing lagi dengan jenis pajak PPN. Hal ini karena PPN dibebankan pada seseorang yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dari Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Jadi, dapat dikatakan bahwa PPN adalah pajak tidak langsung.

Setiap produsen diwajibkan untuk memungut, menyetor, hingga melaporkan PPN. Orang yang dikenakan adalah konsumen akhir sesuai yang diatur dalam pasal 4 UU No 8 tahun 1984 tentang PPN. Sedangkan perubahan pasal ini terdapat dalam UU 42 tahun 2009. Sila pelajari pasal 4 UU No 8 tahun 1984 mengenai berbagai aktivitas yang dikenakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Ada lagi jenis pajak pusat yang ketiga yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Sesuai namanya, pajak ini memungut biaya atas transaksi barang mewah yang dilakukan, baik dari dalam ataupun luar negeri. Perlu Anda tahu, objek PPnBM ini digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya barang bukan kebutuhan pokok, serta barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, masyarakat tertentu, ataupun masyarakat berpenghasilan tinggi. Untuk melaporkan PPnBM ini, seorang wajib pajak harus menggunakan formulir SPT Masa PPN 11 11.

  • Bea Materai

Pajak pusat juga dikenakan terhadap pemanfaatan dokumen, seperti akta notaris, surat berharga, serta surat perjanjian yang berisi sejumlah nominal uang dan didasari ketentuan tertentu yang disebut Bea Materai (BM). Ada dua cara untuk melunasi BM yaitu benda materai berupa materai tempel dan menggunakan teknologi pencetakan.

  • Pajak Bumi dan Bangunan

Inilah jenis pajak pusat yang diterima oleh setiap orang atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan tanah dan atau bangunan. PBB dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor P2 dan sektor P3, dimana telah diatur dalam UU No 28 tahun 2009 tentang PDRD tahun 2014.

Bagi Anda yang kesulitan dalam mengurus tax indonesia, dapat hubungi permitindo.com untuk mempermudah prosesnya. Tersedia pula layanan konsultasi terkait tata cara perolehan tak Indonesia.